Jakarta - Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banten Djaja Budi Suhardja mengamini penerimaan uang Rp 700 juta oleh Rano Karno dalam persidangan Ratu Atut Chosiyah. Tentang hal itu, KPK enggan gegabah menjerat Rano.
"Saat ini kami cermati dulu fakta persidangan yang muncul dengan terdakwa Ratu Atut. Kami tidak berandai-andai. Nanti kita simak dulu fakta persidangan yang ada," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dua saksi yang dihadirkan dalam sidang Ratu Atut membenarkan tentang hal itu.
Kedua saksi itu adalah Kadinkes Banten Djaja Budi Suhardja dan eks Sekretaris Dinkes Banten Ajat Drajat Ahmad Putra.
Djaja berujar uang tersebut diterima Rano dari dirinya dan anak buahnya, dr Jana, secara bertahap. Djaja menyetor sebanyak empat kali dengan besaran uang Rp 50 juta per setoran.
Sisanya disetorkan anak buahnya, sedangkan transaksi Rp 150 juta berlangsung di lokasi rumah dinas Rano.
Pria yang kini berstatus pensiunan PNS itu pun menyebut total uang korupsi alat kesehatan yang diterima Rano Karno lebih dari Rp 700 juta.
"Berapa total yang diserahkan (ke Rano Karno, red) dari Saudara dan Saudara Jana?" jaksa lanjut bertanya.
"Tujuh ratus (juta) lebih," ucap Djaja.
Sementara itu, Ajat mengaku tidak pernah memberikan uang tersebut langsung ke tangan Rano Karno. Bila diperintah Djaja untuk 'menyetor' kepada sang wakil gubernur, Ajat selalu meneruskan perintah itu ke Dokter Jana.
"Saya tidak pernah menyampaikan langsung (uang ke Rano Karno, red). Pak Yadi (ajudan Rano Karno, red) selanjutnya mengambil ke Dokter Jana," ungkap Ajat.
Djaja berusaha mengingat dan kemudian menerangkan bahwa uang itu berasal dari proyek alkes yang menggunakan anggaran daerah tahun 2011-2012.
Namun Rano membantah kesaksian keduanya. Bantahan Rano disampaikan dalam pernyataan tertulis seusai sidang.
0 comments:
Post a Comment