Kendaraan Bisa Bebas Denda Pajak, Asal Masuk Kategori Ini

SIARANINDO– Pemerintah akan memberikan dispensasi berupa pembebasan denda keterlambatan bagi kendaraan yang pajaknya jatuh tempo pada saat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2017.

Kepala Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan, Bagio, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, hal itu telah diatur dalam undang-undang peraturan daerah.

Memang ada aturannya itu. Perda nomor berapa saya lupa. Intinya, kalau jatuh tempo pada hari libur, itu enggak dikenakan denda pada hari berikutnya," kata Andy saat ditemui SIARANINDO di kantor Samsat Jakarta Selatan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Menurutnya, untuk tahun ini, ada lima hari cuti bersama yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, yakni tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni. Maka, jika wajib pajak melakukan pembayaran pajak di hari Sabtu 1 Juli 2017, tidak dikenakan denda.

Ini masalahnya, Sabtu 1 Juli nanti ada pelayanan atau tidak. Kalau libur dan tidak ada pelayanan, berarti (bayar hari Senin 3 Juli 2017) enggak kena denda," ujarnya

Menurut Andy, saat ini masih belum diputuskan oleh Kantor Pusat Pajak, apakah di Sabtu 1 Juli 2017 kantor pajak membuka pelayanan pajak atau tidak. 

Seperti diketahui, Pemerintah resmi menetapkan 23 Juni sebagai cuti bersama Lebaran 2017. Dengan demikian, ada lima hari cuti bersama.

Keputusan resmi itu ditandatangani Presiden Joko Widodo lewat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017, pada tanggal 15 Juni 2017. 

Dalam Keppres ini, disebutkan bahwa tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan Hari Raya Natal tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.

Read More

Menjelang Lebaran Waspada Uang Palsu, Begini Cara Membedakannya...

JAKARTA, SIARANINDO - Bank Indonesia meminta masyarakat untuk mewaspadai peredaran uang palsu. Terlebih menjelang hari raya Idul Fitri, sebab saat itu permintaan terhadap uang meningkat dan banyak kegiatan penukaran uang.

"Perbankan juga terus menyediakan alat untuk mengecek uang palsu . Tapi secara kasat mata, langkah 3D masih berlaku," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, senin (12/6/2017).

Adapun 3D yang dimaksud adalah metode pengecekan uang secara manual yang bisa dilakukan seluruh masyarakat. 3D adalah dilihat, diraba, dan diterawang.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Suhaedi mengatakan, ada 8-12 unsur pengaman di dalam uang rupiah.

Semakin tinggi pecahannya, maka semakin banyak unsur pengamannya. Contohnya, di dalam uang Rp 100.000 ada 12 unsur pengaman.

  

 Melalui metode "dilihat", masyarakat dapat melihat warna uang lama maupun uang baru tersebut. Apakah berwarna terang atau kusam.

Sedangkan melalui metode "diterawang", masyarakat dapat menerawang uang yang diterima. Apakah watermarknya terlihat, gambarnya masih terlihat, kesesuaian bentuk, hingga gambar pahlawan yang ada di uang tersebut.

"Kemudian diraba, ada bagian tertentu memang sengaja dibuat agak kasar. Khusus mengenai uang baru tahun emisi 2016, untuk tunanetra bisa diraba khusus agak kasar dan kemudian ada beberapa lagi yang bisa berubah warna kalau dilihat dengan kemiringan tertentu," kata Andy.

 masyarakat sudah mampu membedakan uang asli dan palsu secara umum menggunakan metode 3D. Jika ada keraguan, Suhaedi mengimbau masyarakat segera melaporkannya kepada kepolisian.

Selain itu, jelang Lebaran, Bank Indonesia dan perbankan hanya melayani penukaran uang di kantor. Kemudian kantor perwakilan BI, bank, serta di lapangan besar seperti di Monumen Nasional (Monas). 

"Kami ajak masyarakat lakukan penukaran uang dan perbankan untuk menghindari uang palsu," kata Andy.    

  

Read More